DPR Dorong Kemenperin Lindungi AMDK Seperti di Maladewa, Koster Setuju

bali.Akulturasi

, DENPASAR – Kebijakan
Gubernur Wayan Koster
Mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 9 Tahun 2025 mengenai Gerakan Bali Bebas sampah tetap menimbulkan berbagai pendapat baik positif maupun negatif.

Walaupun ada yang menentang, namun mereka yang memberi dukungan tidak kalah keras dalam menyuarakan pendapatnya.

dukungan untuk keputusan Gubernur Koster berasal dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty.

Evita sampai mengajukan permintaan kepada Kementerian Perindustrian (
Kemenperin
)mendukung usaha untuk menciptakan Bali tanpa sampah plastik sekali pakai.

Satu caranya adalah dengan menghentikan produksi air minum dalam kemasan (
AMDK
) terbuat dari plastik sekali pakai dengan ukuran kurang dari satu liter.

Evita mengatakan bahwa Bali perlu meningkatkan pengelolaan limbah untuk menjaga keasrian alam pulau ini tetap hijau dan sejuk, serta bebas dari pencemaran akibat sampah, terlebih lagi sampah plastik sekali guna.

Also Read:

Prabowo Belum Menandatangani UU TNI, Menteri Hukum Tetapkan Tak Ada Ubah Draf

Bali sebagi tempat tujuan untuk mengunjungi alam dan warisan budaya sangat tergantung pada kondisi lingkungan yang bersih.

“Gerakan pro-lingkungan hidup dengan mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai sudah menjadi tren di seluruh dunia.

Jadi, industri harus sudah mengikuti itu, mulai bertransformasi.

Terutama air kemasan yang di bawah satu liter,” ujar Evita Nursanty dilansir dari Antara.

“Seharusnya Kementerian Perindustrian konsisten dengan program dan kebijakan industri hijau, mendukung industri yang eco-friendly,” imbuh Evita Nursanty.

Also Read:

Daihatsu Cetak Rekor Penjualan 36.000 Unit Mobil Kuartal I/2025, Sigra Unggul sebagai yang Terlaris

Evita Nursanty memberikan contoh Maladewa yang sejak 2022 membuat transformasi penting dalam penggunaan plastik sekali pakai.

Ada 14 produk berbahan plastik sekali pakai yang dilarang diimpor, diproduksi, dijual dan digunakan di Maladewa.

Mulai dari sedotan minum plastik, piring dan alat makan berbahan plastik sekali pakai, kotak makan styrofoam, hingga air yang dikemas dalam botol plastik di bawah 500 ml.

Menurut Evita Nursanty, kebijakan terbaru Gubernur Koster harus mendapat dukungan karena tujuan utamanya adalah meminimalkan limbah plastik berupa kemasan kecil yang sulit dihimpun pasca penggunaannya.

Peraturan ini berfungsi untuk memelihara imej Bali sebagai pulau yang bersih serta asri.

Also Read:

Jadwal Kapal Pelni Sorong-Bitung April 2025: KM Dorolonda Berangkat Sebentar Lagi, Tiket dari Rp 447 Ribu

Karenanya, sektor industri perlu beradaptasi dengan dinamika global melalui produksi alternatif untuk kemasan plastik sekali pakai yang lebih bersahabat dengan lingkungan.

Sebagai alternatif untuk kantong plastik atau kresek, sedotan plastik, Styrofoam, sampai minuman dan produk dalam kemasan plastik.

Peraturan ini berfungsi untuk memelihara imej Bali sebagai pulau yang bersih serta asri.

“Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen kita bersama dalam mengurangi sampah plastik dan mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Apa yang dilakukan Pemprov Bali ini saya lihat masih moderat hanya kemasan yang di bawah 1 liter.

Also Read:

Dokter Kandangan Garut Dituding Mencemarkan Penggeledahan Pasien, Banyak Korban Melaporkan Kejadian Ini

Bali hanya minta industri kita termasuk para pedagang untuk menyesuaikan perubahan ini,” tutur Evita Nursanty.

(lia/JPNN)