Lokasi Ideal untuk Sekolah Rakyat: Antara Rusunawa dan Pusat Pelatihan Kemensos
bastian
April 14, 2025 4:20 am
.
8 min read
KEMENTERIAN Sosial atau
Kemensos
akan mengoperasikan
sekolah rakyat
Mulai dari tahun ajaran baru 2025/2026 bagi tingkat pendidikan SMA. Untuk mempersiapkan hal tersebut, TIM Formatur Sekolah Rakyat di bawah kepemimpinan Mohammad Nuh berencana melakukan perekrutan guru serta siswa pada bulan April 2025.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebutkan bahwa pada fase permulaan, program tersebut bakal dijalankan mulai dari tingkat pendidikan SMA. Akan tetapi, Presiden Prabowo Subianto berharap supaya rentang pendidikannya bisa ditingkatkan sampai ke jenjang SD dan SMP.
Program ide presiden Prabowo yaitu Sekolah Rakyat dikendalikan oleh Kementerian Sosial. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan gratis serta berkualitas kepada anak-anak dari latar belakang ekonomi kurang mampu agar bisa meningkatkan standar kehidupannya dan menjadi pendorong transformasi dalam komunitasnya sehingga dapat menghentikan siklus kemiskinan. Konsep sekolah mirip seperti asrama.
boarding school
.
Gus Ipul menyebutkan bahwa saat ini, telah tersedia 53 tempat untuk sekolah rakyat yang sudah siap dioperasikan. Beberapa dari tempat tersebut sudah memiliki gedung, sementara yang lain baru berbentuk tanah kosong.
Rusunawa di Kota Probolinggo Siap Jadi Sekolah Rakyat
Di Kota Probolinggo, Jawa Timur, pihak berwenang telah mengatur pembuatan Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa Mayangan, terletak di Kecamatan Mayangan, untuk digunakan sebagai tempat pendidikan masyarakat.
Menteri Sosial mengunjungi Rusunawa tersebut pada Minggu, 13 April 2025. “Berdasarkan instruksi dari Presiden bahwa setiap kabupaten atau kota harus memiliki sebuah Sekolah Rakyat, dengan target awal membangun 200 sekolah rakyat di berbagai kabupaten, kota, serta provinsi,” ujar Gus Ipul usai melakukan pengecekan di Rusunawa Mayangan, sebagaimana dilansir dari sumber tersebut.
Antara
.
Sekretaris Jenderal PBNU tersebut menyebut bahwa Kementerian Sosial mendapatkan sekitar 280 pengajuan dari kabupaten/kota serta provinsi, termasuk lahannya yang mencapai luas lima hektare atau bangunan yang membutuhkan pembaruan ringan. Tujuannya adalah untuk dijadikan tempat pelaksanaan pendidikan dalam program sekolah rakyat pada tahun ini.
“Kami menentukan kabupaten dan kota mana yang sudah siap untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi masyarakat serta lokasi-lokasi apa sajakah yang dapat dikembangkan dalam tahun ini. Saya pikir dengan bangunan tersebut, Kota Probolinggo cukup untuk mengakomodasi empat kelompok belajar,” ungkap Gus Ipul.
Oleh karena itu, lanjutnya, fasilitas pendukung harus ada di apartemen tersebut agar dapat berfungsi sebagai sekolah masyarakat yang akan disiapkan dalam waktu dua bulan mendatang dan akan dieksekusi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ia menyebut bahwa nanti sekolah masyarakat di Kota Probolinggo dapat menampung kira-kira 1.000 murid dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.
Dia menginginkan agar Rusunawa Mayangan dapat diperbaiki dan dilengkapi fasilitas pendukungnya di tahun ini, supaya tahun depan bisa mulai menerapkan sistem belajar sekolah rakyat yang terbagi dalam empat kelas.
Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan semua fasilitas penunjang untuk sekolah rakyat, dengan pemilihan Rusunawa Mayangan menjadi tempat penyelenggaraan sekolah tersebut. Ia menerangkan bahwa Pemkot Probolinggo sudah merampungkan beragam dokumen serta persyaratan yang diperlukan supaya proyek sekolah rakyat dapat secepatnya dieksekusi, harapannya adalah proses pembelajaran akan bisa dimulai dalam tahun ini.
Also Read:
Gedung Pusdiklat Kemensos di Pondok Indah Akan Diubah Menjadi Sekolah Rakyat
Mensos sebelumnya melakukan pengecekan ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi yang berada di Margaguna Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ia menyampaikan bahwa gedung yang dimiliki oleh Kementerian Sosial tersebut kelak akan digunakan sebagai lokasi untuk mendirikan sekolah bagi masyarakat umum.
“Areanya cukup luas yang mana ini nanti akan menjadi salah satu tempat penyelenggaraan sekolah rakyat. Kita lihat situasinya, kita lihat gedung-gedungnya, semuanya cukup memadai dan tinggal melakukan renovasi di beberapa titik,” kata Gus Ipul setelah peninjauan pada Kamis pagi, 20 Maret 2025.
Jalur melandai yang ramah bagi disabilitas dengan kursi roda di depan salah satu gedung Sekolah Rakyat di Pondok Indah, Jakarta Selatan, 20 Maret 2025. Tempo/Hanin Marwah
Berdasarkan pantauan
Tempo
Di lokasi tersebut, Mensos mendatangi empat struktur bangunan secara keseluruhan. Dari keempat bangunan itu, ada dua gedung yang saling berhubungan melalui jembatan dibuat menjadi area pengajaran. Sementara itu, dua tempat lagi difungsikan sebagai peristirahatan bagi para pelajar, dipisahkan guna membedakan antara pemuda laki-laki dan perempuan.
Gus Ipul menyebutkan bahwa pada masa ini, bangunan-bangunan itu diproyeksikan dapat menampung sampai dengan 600 murid. Di salah satu kelas yang ditinjau oleh Gus Ipul, terdapat kurang lebih 25 hingga 30 set kursi dan meja.
Dilihat oleh Gus Ipul ada dua sampai tiga tempat tidur di beberapa ruangan yang dikunjunginya. Tiap kamar juga memiliki toilet didalamnya. “Nantinya setiap kamar akan digunakan untuk sekitar enam orang dengan menggunakan ranjang bertingkat,” jelasnya. Dia menambahkan, “Sebentar lagi kami berencana mencobanya, membawa ranjang tersebut ke dalam kamarnya guna mengukur apakah ukuran mereka sesuai.”
Mensos menuturkan sekolah rakyat di Pondok Indah itu ditargetkan akan menerima empat rombongan belajar (rombel) yang terdiri dari 25 murid dari jenjang SMA, termasuk di dalamnya siswa-siswi disabilitas. Di samping area gedung utama, Gus Ipul juga menyatakan ada total 1,9 hektare tanah di bagian lain yang akan dijadikan prototipe dari sekolah rakyat.
Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Kota Bekasi Dikaji Sebagai Sekolah Untuk Masyarakat Umum
Kemensos sebelumnya mengkaji pilihan lain yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) di Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi tempat bagi Sekolah Rakyat. Wamensos Agus Jabo Priyono secara langsung melakukan pengecekan terhadap infrastruktur yang bakal dipergunakan sebagai bagian dari proyek ini. “Presiden merancanakan pembentukan sebuah sekolah rakyat khusus untuk anak-anak Sekolah Dasar di STPL ini,” ujar Agus Jabo seperti tertulis dalam pernyataan resmi pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (sebelah kiri) serta Seskab Teddy Indra Wijaya (di sebelah kanan) mengunjungi ruang kosan Asrama Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, tanggal 8 Maret 2025. Selama kedatangan mereka ini, para pejabat tersebut memeriksa persiapan dari sebuah Sekolah Rakyat yang terletak dalam kompleks STPL, tempat yang direncanakan untuk mulai digunakan saat tahun pelajaran baru dimulai pada 2025/2026. Gambar/Antar FOTO oleh: Asprilla Dwi Adha
Sekolah rakyat tersebut dirancang untuk menggunakan area Komplek Pangudi Luhur 2, tempat sebelumnya digunakan sebagai pusat rehabilitasi sosial khusus untuk mereka dengan disabilitas visual. Sekolah Tingkat Pendidikan Luar Biasa (STPL) ini dibangun di atas tanah seluas 16 hektare dan telah dipisahkan menjadi tiga bagian utama. Apabila proyek ini berhasil dilaksanakan, fasilitas rehabilitasi sosial saat ini akan pindah ke Komplek Pangudi Luhur 1 serta 3.
Proposal Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Kawasan Setidaknya 5 Hektar
Sementara itu, terdapat juga usulan lahan untuk sekolah rakyat dari berbagai pemerintah daerah. Gus Ipul mengatakan usulan lahan untuk sekolah rakyat dari pemda minimal memiliki luas lima hektare.
Dia menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo; Bupati Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto, dan Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani, di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 9 April 2025.
“Berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, kami menerima usulan dari bupati dan wali kota, salah satu yang mengusulkan ya Bupati Dharmasraya, tentu dengan beberapa syarat, yakni tanah yang di atas lima hektare dan syarat-syarat yang lain,” kata Mensos.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan penilaian terhadap lokasi tanah yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk mendirikan sekolah bagi masyarakat umum. Setelah itu, temuan dari evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar baik untuk membangun struktur bangunan baru maupun merombak fasilitas sebelumnya.
Menurutnya, Kementerian PUPR telah mengidentifikasi sebanyak 53 lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembuatan sekolah dasar, dengan 45 situs berada dalam tahap awal pengembangan dan kini fokus pada fase kedua survei terhadap delapan titik lainnya. Dia menjelaskan bahwa setelah proses tersebut, diperkirakan masih ada lebih dari 80 area tambahan yang perlu dievaluasi lebih lanjut; sementara itu, dari total 53 hektare tanah tersebut, hanya tersisa delapan saja yang belum diselesaikan pemeriksanaannya. “Selanjutnya, kita memiliki daftar tambahan kurang lebih 80 lahan lagi yang harus ditinjau,” katanya.
Menteri PUPR Mendukung Pembangunan Infrastruktur Sekolah bagi Masyarakat
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa kementerian mereka sepenuhnya mensupport pengembangan sarana prasarana untuk sekolah-sekolah masyarakat. “Kami berkomitmen agar semua elemen penting ini tersedia dengan baik termasuk bangunan sekolah, asrama, sistem kebersihan, serta perlengkapan belajar mengajar yang diperlukan,” ungkap Dody saat sedang ada di Jakarta pada hari Rabu tanggal 9 April 2025.
Doddy mengatakan bahwa hal itu sangat penting supaya anak-anak di Indonesia, terlebih mereka berasal dari keluarga termiskin, dapat memperoleh layanan pendidikan berkulaitas. Ia menyebutkan bahwa dukungan Kementerian Pekerjaan Umum kepada sekolah-sekolah bagi rakyat adalah bagian nyata dari visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, dimana sektor pendidikan ditempatkan sebagai salah satu fondasi pokok untuk meraih cita-cita menjadi negara emas pada tahun 2045.
Menurutnya, keberhasilan program pendidikan masyarakat tak bisa dicapai hanya melalui usaha satu atau dua departemen, tapi perlu adanya koordinasi dan kerjasama diantara berbagai instansi serta pihak pemerintahan setempat.
“Kita mengundang semua pihak, termasuk kementerian dan lembaga yang relevan serta pemerintah daerah, agar bersama-sama bertekad menjamin bahwa proyek ini dapat mencapai sasarannya sebagaimana diharapkan oleh Presiden. Infrastruktur yang berkualitas akan menyediakan fondasi yang kokoh bagi pemuda kita guna meraih masa depan yang lebih cerah,” jelas Dody.
Also Read:
M. Rizki Yusrial
,
Hanin Marwah
,
Hendrik Yaputra
,
Dede Leni Mardianti
, dan
Antara
menyumbang untuk penyusunan artikel ini.
Kamu Juga Mungkin Suka
