Negosiasi Bersama Trump, Airlangga: Perusahaan Indonesia Siap Berinvestasi di AS

Akulturasi.CO.ID –


JAKARTA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa bakal ada perusahaan dari Indonesia yang melakukan investasi di Amerika Serikat (AS).

Investasi tersebut dilaksanakan sebagai hasil perundingan Indonesia mengenai dampak tarif balasan yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump senilai 32%.

“Teknisnya, Indonesia tidak hanya akan menarik investasi dari Amerika ke Indonesia tetapi juga akan memiliki perusahaan yang berinvestasi di Amerika,” ungkap Airlangga pada konferensi pers tentang Progres dan Kesiapsiagaan Rapat dengan Pemerintah AS Mengenai Tarif Perdagangan, Senin (14/2).

Walaupun begitu, dia belum dapat menyebutkan sumber investasi yang bakal ditanamkan Indonesia atau jenis komoditas apa saja yang terlibat. Menurutnya, hal itu akan ditentukan oleh hasil negosiasi mendatang antara kedua belah pihak dengan Amerika Serikat.

Menurut Airlangga, setelah mencapai kesepakatan bersama pihak Amerika Serikat, pemerintahan kemudian akan segera memberitahu publik tentang kerjasama investasi antara Indonesia dan AS itu.

“Jadi semuanya pasti akan bergantung pada diskusi yang akan datang. Nanti informasinya (tentang komoditas dan perusahaan) akan diumumkan di sana (AS),” jelasnya.

Also Read:

Prabowo Belum Menandatangani UU TNI, Menteri Hukum Tetapkan Tak Ada Ubah Draf

Perlu dicatat bahwa antara tanggal 16 hingga 23 April 2025, Menteri Koordinator Airlangga berencana untuk menjalankan negosiasi bersama pihak AS, di mana satu agenda utamanya adalah bertatap muka dengan United States Trade Representative (USTR), juga dikenal sebagai Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat.

Nanti, Airlangga akan ditemani oleh Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Demikian pula, Ibu Menteri Keuangan akan melakukan perjalanan ini. Hal tersebut berkaitan dengan pertemuan Musim Semi dari World Bank dan IMF. Kami memahami bahwa saat ini Indonesia menghadapi tarif 32%, dan kini hampir seluruhnya yaitu 90% sedang dalam status pending untuk periode 90 hari.