Dari 200 Sekolah Rakyat, Hanya 53 yang Punya Bangunan Eksisting

Akulturasi


,


Jakarta


– Pihak berwenang mengumumkan bahwa mereka sudah mempersiapkan 200 tempat sebagai area konstruksi.
Sekolah Rakyat
Mayoritas sekolah tersebut masih berada pada fase perencanaan konstruksi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa dari 200 tempat yang direncanakan, hanya 53 di antaranya yang telah memiliki struktur bangunan saat ini. Properti tersebut dimiliki oleh Kementerian Sosial atau pihak pemerintah lokal. Sedangkan sisa sebesar 147 titik lainnya masih perlu didirikan gedung baru.

“Untuk nomor 53, struktur bangunan sudah ada namun masih diperlukan pembaruan serta penambahan fasilitas. Sisanya akan didirikan mulai dari awal,” ujar Prasetyo ketika mengawali rapat koordinasi untuk mendongkrak penyampaian infrastruktur sekolah masyarakat di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, sebagaimana disebutkan dalam laporan persurat formalnya.
Kemensos
, Selasa, 15 April 2025.

Walaupun dirancang khusus untuk menangani kebutuhan pendidikan kelompok masyarakat kurang mampu, Prasetyo menyatakan bahwa penyempurnaan sistem masih perlu banyak penyesuaian. Sebagian struktur gedung saat ini dianggap belum sesuai digunakan dan harus diperbaiki sehingga bisa berfungsi dengan baik sebagai tempat belajar.

“Perlu ada pembaruan, renovasi, serta peningkatan fasilitas agar dapat difungsikan untuk proses pembelajaran,” katanya.

Pemerintah menyatakan bahwa penempatan sekolah untuk masyarakat sudah memperhitungkan distribusi area-area tertentu.
kemiskinan ekstrem
. Namun, belum dijelaskan secara rinci wilayah mana saja yang akan menjadi prioritas dan bagaimana mekanisme seleksi penerima manfaat akan dijalankan.

Also Read:

Prabowo Belum Menandatangani UU TNI, Menteri Hukum Tetapkan Tak Ada Ubah Draf

Rapat koordinasi itu turut disertai oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Wakil Menteri Diana Kusumastuti, bersama dengan perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).